ACADSTAFF UGM
| Title | : | Analisis Kebijakan Impor Berbasis Zona Oleh Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 Dalam Perspektif WTO SPS Agreement |
| Author | : | |
| Date | : | 2018 |
| Abstract | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan impor produk hewan di Indonesia pasca Putusan MK No. 129/PUU-XIII/2015 dari perspektif pembentukan peraturannya dan WTO SPS Agreement. Selain itu, penelitian juga ditujukan untuk menganalisis pengaturan kebijakan impor Indonesia atas produk hewan pasca Putusan MK No. 129/PUU-XIII/2015 agar sesuai dengan prinsip pembentukan peraturannya dan WTO SPS Agreement. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif ini juga didukung dengan melakukan interview dengan dua pejabat pada Direktorat Perundingan Multilateral pada Ditjen Perundingan Multilateral Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, serta focus grup discussion yang dihadiri empat narasumber yang relevan dengan isu penelitian di Yogyakarta. Data penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dengan menggunakan pola berpikir secara induktif dalam rangka mengambil kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor produk hewan di Indonesia pasca Putusan MK No. 129/PUU-XIII/2015 belum memperhatikan prinsip pembentukan peraturan, sebagaimana apabila mendasarkan pada Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa judicial review terhadap sebuah undang-undang seharusnya diapresiasi dengan menerbitkan undang-undang pula. Sementara yang terjadi, hasil judicial review Pasal 36E ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 direspon oleh Pemerintah dengan menerbitkan PP 4 Tahun 2016. Kebijakan impor berbasis zona oleh Indonesia pasca Putusan MK No. 129/PUU-XIII/2015 telah sesuai dengan prinsip regionalisasi serta harmonisasi SPS Agreement. Hanya saja, kebijakan impor tersebut bertentangan dengan Pasal XI.1 GATT terkait larangan hambatan kuantitatif perdagangan. Kata kunci: kebijakan impor berbasis zona, Putusan MK No. 129/PUU-XIII/2015, SPS Agreement |
| Group of Knowledge | : | Ilmu Hukum |
| Original Language | : | Bahasa Indonesia |
| Level | : | Nasional |
| Status | : |