ACADSTAFF UGM
| Title | : | Hambatan Birokrasi dan Manajerial dalam Implementasi Kebijakan Asi Eksklusif di Kota Binjai |
| Author | : |
EKA NENNI JAIRANI (1) Yayuk Hartriyanti, SKM., M.Kes. (2) Prof. dr. R. Detty Siti Nurdiati Z, MPH., Ph.D., Sp.OG(K). (3) Prof. Dr. dr. Mubasysyir Hasan Basri, MA. (4) |
| Date | : | 0 2018 |
| Keyword | : | Implementasi kebijakan,pengawaasan implementasi,ASI eksklusif Implementasi kebijakan,pengawaasan implementasi,ASI eksklusif |
| Abstract | : | Latar Belakang: Cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih belum memuaskan. Berdasarkan data Riskesdas 2010 cakupan ASI eksklusif sebesar 31,0?n 30,2% pada tahun 2013. Sedangkan untuk proses menyusu kurang dari satu jam (IMD) pada tahun 2010 sebesar 29,3?n pada tahun 2013 sebesar 34,5%. Beberapa kebijakan mengenai ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik di tingkat pusat seharusnya diimplementasikan dan dilakukan pengawasan dalam proses implementasinya, agar mempunyai dampak dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi diantaranya persepsi pelaksana, komunikasi, anggaran, sumber daya, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan pedoman pelaksanaan teknis yang kurang jelas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan ASI Eksklusif di Kota Binjai Sumatera Utara serta pengawasannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Binjai Kota pada bulan Mei-Juni 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview, focus group discussion, observasi, dan studi dokumen. Hasil: Implementasi kebijakan ASI Eksklusif masih belum dilaksanakan dengan baik. Tidak adanya pengawasan terhadap implementasi kebijakan, penafsiran yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan oleh implementer kebijakan. Selain itu tidak adanya saluran komunikasi, besaran anggaran, pelatihan bagi bidan, sarana dan prasarana pendukung, struktur birokrasi, serta pedoman pelaksanaan teknis, menyebabkan belum tercapainya tujuan kebijakan yang diharapkan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan ASI Eksklusif sebaiknya diawali dengan dibuatnya kebijakan turunan di tingkat daerah sehingga ada regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya. |
| Group of Knowledge | : | Kebijakan Kesehatan (dan Analis Kesehatan) |
| Original Language | : | Bahasa Indonesia |
| Level | : | Nasional |
| Status | : |
Published
|