| Abstract |
: |
Kesehatan jiwa, untuk pertama kalinya, termasuk dalam tujuan ketiga dari serangkaian tujuan-tujuan besar Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan oleh United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 (United Nations, 2015b). Tujuan ketiga tersebut meliputi peningkatan kualitas kesehatan dan promosi kesejahteraan hidup di semua kelompok usia (United Nations, 2015a) dengan enam agenda utama; (1) tindakan intersektoral oleh pemangku kepentingan, (2) penguatan sistem kesehatan untuk Universal Health Coverage, (3) penegakan keadilan dan hak asasi manusia, (4) pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, (5) penelitian ilmiah dan inovasi di bidang kesehatan, dan (6) pemantauan dan evaluasi berkesinambungan (World Health Organization, 2017).
Pencapaian SDGs dapat terhambat apabila masalah kesehatan jiwa tidak mendapatkan perhatian yang serius. Pasalnya, kesehatan jiwa tidak hanya berhubungan dengan klinis saja, melainkan juga kemiskinan, stigma, kekerasan, dan permasalahan sosial lainnya. Dalam realisasinya, tantangan dalam mewujudkan sistem kesehatan mental madani yang juga berkeadilan serta menjunjung hak asasi manusia tidak mudah untuk dilalui. Kasus pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa berat (ODGJ) banyak ditemukan di Indonesia. Data Rikesdas tahun 2013 (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, 2013) menunjukkan bahwa 1,7 per mil penduduk Indonesia menderita gangguan jiwa. Angka tersebut setara dengan kurang lebih 400.000 jiwa. Sebanyak 14,3% di antaranya atau sejumlah 57.000 jiwa pernah mengalami pemasungan. Kurangnya literasi masyarakat terhadap kesehatan jiwa, faktor sosial dan ekonomi, sulitnya akses serta tidak terjangkaunya layanan kesehatan jiwa merupakan beberapa faktor yang mendorong pemasungan ODGJ.
Salah satu daerah dengan jumlah penderita gangguan jiwa yang cukup banyak adalah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dengan jumlah ODGJ berat sebanyak 2.648 jiwa pada tahun 2017 (Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2017). Fakultas Psikologi UGM melalui Center for Public Mental Health telah berupaya melakukan advokasi untuk mendampingi proses penanganan ODGJ di Kabupaten Kebumen sejak awal 2017. Advokasi berlanjut sampai dengan bulan September-Oktober tahun 2017, saat CPMH menyelenggarakan sebuah kursus singkat musim panas bertaraf internasional (International Summer Course) dengan tajuk “Advocacy Skills in Mental Health System Development: From Research to Policy” dan dibawakan oleh ahli-ahli di bidang kesehatan jiwa dari berbagai belahan dunia. Fokus dari kursus singkat musim panas ini berkisar antara isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, salah satunya permasalahan pasung yang dikemas dalam acara Workshop Pasung serta kunjungan ke rumah Mbah Marsiyo, seorang warga Kebumen yang telah lama menampung ODGJ dan memiliki beberapa pasien yang dipasung di rumahnya.
Dalam kaitannya dengan usaha pencapaian SDGs, PBB dan WHO telah menyelenggarakan pertemuan berskala internasional bertajuk Rehabilitation 2030: A Call for Action yang salah satunya menyorot penguatan rehabilitasi untuk komunitas dengan disabilitas yang juga melibatkan masyarakat luas (WHO, 2017). Konsep community-based rehabilitation (CBR) atau Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) pertama kali diperkenalkan oleh WHO pada akhir tahun 1970-an, dan kemudian diresmikan oleh berbagai organisasi internasional lain di dunia. Terdapat lima bidang yang ditargetkan oleh RBM dalam kegiatannya, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, pemberdayaan dan mata pencaharian. Berbagai studi implementasi RBM yang diselenggarakan di negara-negara berpendapatan rendah-menengah menunjukkan adanya peningkatan outcome klinis dan kualitas hidup dari masyarakat dengan disabilitas fisik maupun mental (Iemmi et al., 2016), serta merupakan salah satu cara yang paling cost-effective untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (Mitchell, 1999). Selain itu, penguatan RBM juga telah menjadi agenda dari Kementrian Kesehatan dan kementrian lainnya sejak tahun 2011, terutama di bidang kesehatan jiwa (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011), sehingga usulan program ini menjadi relevan.
|
