| Abstract |
: |
Survei PHBS ini dilakukan secara rutin oleh Dinas Kesehatan DIY. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan capaian PHBS DIY dari waktu ke waktu. Selain sebagai evaluasi capaian indikator PHBS, survey ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan berbagai kegiatan intervensi kepada masyarakat agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang sesungguhnya.
Survei PHBS DIY 2016 ini dilakukan pada 1.500 rumah tangga (RT) di DIY, yang dipilih secara multistage purposive sampling. Dari 1.500 RT tersebut, diperoleh 5.975 data individu (anggota rumah tangga), yang terdiri dari Balita hingga usia 84 tahun. Rata-rata usia responden survei termasuk dalam kategori usia produktif yaitu 20-44 tahun. Data tersebut dikumpulkan oleh enumerator yang telah dilatih sebelumnya dan telah memiliki pengalaman sebagai enumerator. Data yang terkumpul tersebut diperoleh dari ibu dari keluarga terpilih sebagai representasi anggota keluarga yang paling banyak mengetahui tentang pola perilaku kesehatan anggota keluarganya, serta satu orang anggota keluarga dewasa selain ibu tersebut. Kuesioner yang digunakan terdiri dari dua set kuesioner, yaitu kuesioner rumah tangga yang diwawancarakan kepada ibu, dan kuesioner individu yang diwawancarakan kepada anggota rumah tangga yang sudah dewasa selain ibu. Survei ini telah memperoleh ethical clearance dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran UGM. Selain itu, semua proses wawancara didahului dengan informed consent.
Pada survei PHBS tahun ini, selain dikumpulkan data sepuluh indikator PHBS, juga dikumpulkan data indikator keluarga sehat. Namun demikian, yang menjadi prioritas dalam survei ini adalah indikator PHBS. Artinya, pertimbangan pemilihan sample dan lain-lain menggunakan pertimbangan utama indikator PHBS. Indikator PHBS dan keluarga sehat sebenarnya memiliki kemiripan, dan terdapat beberapa indikator yang sama antara PHBS dengan keluarga sehat. Oeh karenanya, indikator keluarga sehat yang ditampilkan pada laporan ini adalah indikator keluarga sehat yang berbeda dengan indikator PHBS.
Masyarakat DIY memiliki pendapatan rata-rata Rp 2.129.627 dengan pengeluaran tertinggi digunakan untuk makan (36%) dan yang terendah untuk rekreasi (2,5%) dan kesehatan (4.5%). Yang mengejutkan adalah bahwa pengeluaran masyarakat DIY untuk sumbangan (social cost) itu dua kali lebih besar (10,5%) dari pada pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Kota Yogyakarta merupakan dengan penghasilan masyarakat tertinggi, sedangkan Gunungkidul memiliki tingkat penghasilan paling rendah diantara lima kabupaten kota di DIY.
Mayoritas responden (27,6%) telah menamatkan pendidikannya hingga SMA. Cakupan persalinan oleh bidan (98,9%) merupakan indikator PHBS dengan capaian tertinggi, sedangkan konsumsi sayur dan buah (1,2%) merupakan indikator PHBS dengan capaian terendah. Selanjutnya, mayoritas responden (94,5%) telah melakukan PSN, serta 93% responden telah memiliki dan menggunakan air bersih. Sebanyak 79,9% responden telah memiliki jamban sehat; dan 49,6% responden telah melakukan aktivitas fisik yang selama 30 menit setiap hari. Sebanyak 64,7% ibu yang memiliki bayi umur 0-6 bulan telah memberikan ASI secara eksklusif; dan 46,9% balita usia 0-59 bulan telah ditimbang secara rutin. Jumlah rumah tangga yang tidak terdapat aktivitas merokok didalma rumah adalah 34,3% dengan capaian tertinggi di Kota Yogyakarta yang mencapai 55,9% dan terendah di Gunung Kidul yaitu 12,9%. Sementara itu, angka cuci tangan pada lima waktu kritis yang ditetapkan baru mencapai 9,4%.
Lebih dari separuh balita (53,4%) telah memperoleh imunisasi secara lengkap, dengan angka capaian tertinggi di Kabupaten Kulonprogo (56,6%) dan terendah di Kota Yogyakarta (49,5%). Sebanyak 53,9% keluarga melakukan keluarga berencana, namun masih terdapat 19,7% keluarga yang menyatakan belum pernah mengikuti program KB. Pada survey ini, hanya ditemukan 98 responden yang menderita TB, dan 88,8% diantaranya telah menjalani pengobatan DOTS dan sembuh. Selain itu, 42,4% responden menderita hipertensi dan dalam masa pengobatan. Sementara itu, terkait dengan gangguan jiwa berat, hanya terdapat lima rumah tangga yang memiliki anggota keluarga yang terdiagnosis mengalami gangguan jiwa berat menurut ahli. Sebanyak 69,4% responden telah menjadi peserta JKN, dengan tingkat kepesertaan paling tinggi adalah Kabupaten Kulonprogo (81,9%) dan paling rendah adalah Gunung Kidul (58,7%).
Survei PHBS 2016 ini menggunakan definisi operasional yang ketat, sehingga angka cakupan yang diperoleh relatif lebih rendah daripada periode sebelumnya. Apabila pada terdapat beberapa poin indikator yang dilakukan namun terdapat juga poin indikator yang tidak dilakukan, maka responden tersebut dikategorikan sebagai kelompok responden yang belum melakukan perilaku tersebut. Sebagai contoh, untuk cuci tangan, maka dikategorikan melakukan cuci tangan hanya jika telah melakukan cuci tangan pada lima waktu kritis yang ditetapkan. |
